Hingga hari ini, permasalahan di bidang infrastruktur Indonesia masih kerap menjadi sorotan utama. Pasalnya, ketertinggalan di bidang infrastruktur merupakan salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dapat mencapai potensi maksimalnya. Ketertinggalan tersebut antara lain disebabkan belum adanya lembaga pembiayaan khusus infrastruktur serta lemahnya kesadaran dalam pembangunan infrastruktur.
Porsi APBN pada tahun-tahun yang lalu masih sangat dibebani oleh belanja pemerintah yang sifatnya mengikat, termasuk subsidi BBM (bahan bakar minyak), yang pembiayaannya bisa menghabiskan jumlah yang tidak sedikit, hal ini kemudian yang menyebabkan alokasi untuk infrastruktur menjadi sangat terbatas. Dengan kemampuan APBN yang terbatas tersebut, sebetulnyaBadan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat menjadi salah satu harapan bagi pembiayaan infrastruktur.
Namun sayang, BUMN yang khusus menangani pembiayaan pembangunan infrastruktur pada masa lalu tersebut tidak dapat memaksimalkan fungsinya. Dalam perkembangannya, Bapindo justru mengarah menjadi bank umum, sehingga tidak dapat merealisasikan pembiayaan infrastruktur. Kombinasi keterbatasan anggaran dan tidak adanya BUMN yang khusus menangani masalah pembiayaan infrastruktur tersebut, merupakan penyebab kurang berkesinambungannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengingat, tingginya permintaan tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat tumbuh seoptimal mungkin.
Analogi sebuah siklus pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sisi demand and supply. Jika demand tidak diimbangi sisi supply yaitu infrastruktur, maka akan ada suatu titik dimana kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi, bahkan mencapai target pertumbuhan sebesar 6 persen saja cukup sulit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar